Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

KELOLA LKE
KODE PENILAIAN BOBOT PENJELASAN PIL JWB JAWABAN NILAI BUKTI DUKUNG
A PENGUNGKIT 60.000      
A.I PEMENUHAN- 20.000      
A.I.1 MANAJEMEN PERUBAHAN- 2.000      
A.I.1.i Tim Reformasi Birokrasi 0.400      
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk 0.400
  1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi
  2. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi
  3. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi
 A/B/C      
b Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja 0.400
  1. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja
  2. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Biorkrasi sesuai dengan rencana kerja
  3. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja
  4. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja
 A/B/C/D      
c Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 0.400
  1. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
  2. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
  3. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
  4. Belum ada rencana kerja yang dimonitoring dan di evaluasi
 A/B/C/D      
A.I.1.ii Road Map Reformasi Birokrasi 0.400      
a Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan 0.400 Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Y/T      
b Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi 0.400
  1. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan yang terintegrasi
  2. Road Map Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan namun belum terintegrasi
  3. Road Map Reformasi Birokrasi Tidak mencakup 8 area perubahan
A/B/C      
c Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup quick win 0.400
  1. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat
  2. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat
  3. Belum ada quick win
 A/B/C      
d Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit organisasi 0.400
  1. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
  2. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
  3. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
  4. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
 A/B/C/D      
e Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi 0.400
  1. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
  2. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
  3. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
  4. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
 A/B/C/D      
A.I.1.iii Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.800      
a PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik 0.800
  1. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
  2. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
  3. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
  4. PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
 A/B/C/D      
b Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja 0.800
  1. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi
  2. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi
  3. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi
  4. Aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi
 A/B/C/D      
c Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB 0.800
  1. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
  2. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
  3. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
  4. Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan
 A/B/C/D      
d Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 0.800
  1. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB
  2. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB
  3. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
  4. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor
 A/B/C/D      
e Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi 0.800
  1. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi
  2. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi
  3. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja
 A/B/C      
f Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi 0.800
  1. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas
  2. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;
  3. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB instansi dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas
 A/B/C      
g Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan 0.800
  1. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan
  2. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan
  3. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
 A/B/C      
A.I.1.iv Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.400      
a Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 0.400
  1. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  2. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  3. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  4. Belum ada dalam jajaran pimpinan tertinggi yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 A/B/C/D      
b Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan 0.400
  1. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala
  2. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait
  3. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai
  4. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu
  5. Belum ada media komunikasi untuk menyosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi
 A/B/C/D/E      
c Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model 0.400
  1. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja
  2. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja
  3. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan
  4. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model
A/B/C/D      
A.I.2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.000      
A.I.2.i Harmonisasi 1.000      
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang akan direvisi/dihapus 1.000
  1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
  2. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
  3. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
 A/B/C      
b Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat 1.000
  1. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis
  2. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai
  3. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
 A/B/C      
- Harmonisasi 1.000      
A.I.2.ii Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 1.000      
a Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi 1.000
  1. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan
  2. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan
  3. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan
  4. Belum ada persyaratan tersebut
 A/B/C/D      
b Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan 1.000
  1. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala
  2. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala
  3. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
A/B/C      
A.I.3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASSI 3.000      
A.I.3.i Penataan Organisasi 1.000      
a Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis 1.000
  1. Telah disusun desain organisasi yang seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis
  2. Telah disusun desain organisasi yang sebagian unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis
  3. Desain organisasi belum disusun
 A/B/C      
b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi 1.000
  1. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 2 tingkat organisasi (eselon)
  2. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 3 tingkat organisasi (eselon)
  3. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai 4 atau 5 tingkat organisasi (eselon)
A/B/C      
c Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. 1.000
  1. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada seluruh unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi
  2. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah dirumuskan dengan jelas pada sebagian unit organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi
  3. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional belum dirumuskan
A/B/C      
d Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan. 1.000
  1. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada seluruh unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan
  2. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada sebagian unit kerja sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan
  3. Pengalihan jabatan-jabatan struktural ke jabatan fungsional belum dilakukan
 A/B/C      
e Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi 1.000
  1. Seluruh unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi
  2. Sebagian unit organisasi telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi
  3. Belum ada kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi
A/B/C      
A.I.3.ii Evaluasi Kelembagaan 1.000      
a Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi
  2. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi
  3. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi
A/B/C      
b Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi
  2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi
  3. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi
A/B/C      
c Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja
A/B/C      
d Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja
A/B/C      
e Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
A/B/C      
f Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada seluruh unit organisasi
  2. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada sebagian unit organisasi
  3. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pada unit organisasi
A/B/C      
g Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya 1.000
  1. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
  2. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
  3. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
A/B/C      
h Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan di seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan di sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
A/B/C      
i Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat di unit kerja
A/B/C      
j Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi di seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi di sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi
A/B/C      
k Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 1.000
  1. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis di seluruh unit kerja
  2. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis di sebagian unit kerja
  3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
A/B/C      
A.I.3.ii Tindak Lanjut Evaluasi 1.000      
a Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi 1.000
  1. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
  2. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
  3. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
  4. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
A/B/C/D      
b Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi 1.000
  1. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi
  2. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi
  3. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi
  4. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
A/B/C/D      
A.I.4 PENATAAN TATA LAKSANA 2.500      
A.I.4.i Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.500      
a Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 0.500
  1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  2. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  3. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
A/B/C      
b Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi 0.500
  1. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi
  2. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi
  3. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi
A/B/C      
c Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi 0.500
  1. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
  2. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
  3. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
A/B/C      
d Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang 0.500
  1. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja
  2. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja
  3. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja
  4. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja
A/B/C/D      
e Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) 0.500
  1. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
  2. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
  3. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
  4. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
 A/B/C/D      
f Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP 0.500
  1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
  2. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
  3. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
A/B/C      
g Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 0.500
  1. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
  2. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
  3. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
  4. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
A/B/C/D      
h Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi 0.500
  1. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
  2. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
  3. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
  4. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
A/B/C/D      
i Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 0.500
  1. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
  2. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
  3. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
A/B/C      
A.I.4.ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.500      
a Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE 1.500
  1. Kriteria huruf b terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
  2. Kriteria huruf c terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)
  4. Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. (Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)).
  5. Dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia/masih dalam bentuk konsep
A/B/C/D/E      
b Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK)
  4. Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia (Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK))
  5. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia/masih dalam bentuk konsep
A/B/C/D/E      
c Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya (Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah)
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. (Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya)
  5. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terbentuk. (Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan)
A/B/C/D/E      
d Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE)
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan (Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE))
  5. Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan (Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan)
A/B/C/D/E      
e Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen
  5. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian
A/B/C/D/E      
f Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen
  5. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan
A/B/C/D/E      
g Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Perencanan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan
  5. Layanan Perencanan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan pemerintah
A/B/C/D/E      
h Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik 1.500
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral
  5. Layanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah
A/B/C/D/E      
A.I.4.iii Keterbukaan Informasi Publik 0.500      
A.I.5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.000      
A.I.5.i Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.200      
a Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan 0.200 ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai Ya/Tidak      
b Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan 0.200 ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun Ya/Tidak      
c Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan 0.200
  1. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit kerja
  2. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit kerja
  3. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit kerja
  4. Belum dilakukan Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi
A/B/C/D      
d Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi 0.200
  1. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi
  2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi
  3. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
A/B/C      
A.I.5.ii Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN 0.400      
a Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat 0.400
  1. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media
  2. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas
  3. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan
A/B/C      
b Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) 0.400 Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran. Ya/Tidak      
c Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 0.400 Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat. Ya/Tidak      
d Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN 0.400 Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya/Tidak      
e Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka 0.400 Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah Ya/Tidak      
A.I.5.iii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.200      
a Telah ada standar kompetensi jabatan 0.200 Ya, apabila terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan Ya/Tidak      
b Telah dilakukan asessment pegawai 0.200
  1. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai
  2. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai
  3. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai
  4. Belum dilakukan assessment pegawai
A/B/C/D      
c Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi 0.200
  1. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
  2. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
  3. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
  4. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
A/B/C/D      
d Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 0.200
  1. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
  2. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
  3. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
  4. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi
A/B/C/D      
e Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala 0.200
  1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
  2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala
  3. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
A/B/C      
A.I.5.iv Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 1.200      
a Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan 1.200 ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan Ya/Tidak      
b Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan 1.200
  1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
  2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas
  3. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama
  4. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi
A/B/C/D      
c Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif 1.200 Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif Ya/Tidak      
d Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen 1.200 Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen Ya/Tidak      
e Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka 1.200 Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb Ya/Tidak      
A.I.5.v Penetapan Kinerja Individu 0.400      
a Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja 0.400
  1. Seluruh capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
  2. Sebagian besar capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
  3. Sebagian kecil capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
  4. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
A/B/C/D      
b Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya 0.400
  1. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
  2. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
  3. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
  4. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
A/B/C/D      
c Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik 0.400
  1. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
  2. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
  3. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
  4. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
  5. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
A/B/C/D/E      
d Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. 0.400
  1. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan
  2. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan
  3. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran
  4. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan
  5. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja
A/B/C/D/E      
e Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya 0.400
  1. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap seluruh pegawai
  2. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap sebagian besar pegawai
  3. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap sebagian kecil pegawai
  4. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap seluruh pegawai
A/B/C/D      
A.I.5.vi Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.200      
a Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan 0.200 ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku Ya/Tidak      
b Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 0.200
  1. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala
  2. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala
  3. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
A/B/C      
c Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) 0.200
  1. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di seluruh unit organisasi
  2. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di sebagian besar unit organisasi
  3. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di sebagian kecil unit organisasi
  4. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) di unit organisasi
A/B/C/D      
A.I.5.vii Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.200      
a Informasi faktor jabatan telah disusun 0.200 Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan Ya/Tidak      
b Peta jabatan telah ditetapkan 0.200
  1. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
  2. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
  3. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
  4. Unit organisasi belum menetapkan peta jabatan
A/B/C/D      
c Kelas jabatan telah ditetapkan 0.200
  1. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
  2. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
  3. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
  4. Unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan
A/B/C/D      
d Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ 0.200
  1. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM
  2. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM
  3. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ
  4. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ
  5. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
A/B/C/D/E      
A.I.5.viii Sistem Informasi Kepegawaian 0.200      
a Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan 0.200 Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan Ya/Tidak      
b Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan 0.200
  1. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
  2. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
  3. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
  4. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
A/B/C/D      
c Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM 0.200 Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Ya/Tidak      
d Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai 0.200 Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian Ya/Tidak      
A.I.6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.500      
A.I.6.i Keterlibatan pimpinan 1.000      
a Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra 1.000
  1. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
  2. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
  3. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
  4. Belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
A/B/C/D      
b Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 1.000
  1. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
  2. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
  3. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
  4. Belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
A/B/C/D      
c Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 1.000
  1. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
  2. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
  3. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
  4. Belum ada pimpinan yang memantau pencapaian kinerja secara berkala
A/B/C/D      
d Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah 1.000
  1. Pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah
  2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah
  3. Peran pimpinan hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah
  4. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada
A/B/C/D      
e Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun 1.000
  1. Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun
  2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun
  3. Peran pimpinan hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan
  4. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada
A/B/C/D      
f Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala 1.000
  1. Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala
  2. Pimpinan memantau pencapaian rencana aksi secara berkala
  3. Pimpinan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala
  4. Pimpinan tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja
A/B/C/D      
A.I.6.ii Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.500      
a Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 1.500
  1. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
  2. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
  3. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
  4. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D      
b Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun 1.500 Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja Ya/Tidak      
c Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala 1.500
  1. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan
  2. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan
  3. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
  4. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan
  5. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan
A/B/C/D/E      
A.I.7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.500      
A.I.7.i Gratifikasi 0.300      
a Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi 0.300 Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi Ya/Tidak      
b Telah dilakukan public campaign 0.300
  1. Public campaign telah dilakukan secara berkala
  2. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
  3. Belum dilakukan public campaign
A/B/C      
c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan 0.300 Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi Ya/Tidak      
d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 0.300 Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak      
e Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti 0.300 Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak      
A.I.7.ii Penerapan SPIP 0.300      
a Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP 0.300 Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP Ya/Tidak      
b Telah dibangun lingkungan pengendalian 0.300
  1. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
  2. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
  3. Belum ada pembangunan lingkungan pengendalian
A/B/C      
c Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi 0.300
  1. Seluruh organisasi telah melakukan penilaian risiko
  2. Sebagian besar organisasi telah melakukan penilaian risiko
  3. Sebagian kecil organisasi telah melakukan penilaian risiko
  4. Belum dilakukan penilaian risiko
A/B/C/D      
d Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 0.300
  1. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
  2. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
  3. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
  4. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
A/B/C/D      
e Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 0.300
  1. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
  2. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
  3. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait
  4. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
A/B/C/D      
f Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern 0.300
  1. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala
  2. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
  3. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
A/B/C      
g Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI 0.300
  1. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
  2. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
  3. Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi belum secara berkala
  4. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
A/B/C/D      
A.I.7.iii Pengaduan Masyarakat 0.500      
a Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat 0.500 Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan Ya/Tidak      
b Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 0.500
  1. Seluruh organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
  2. Sebagian besar organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
  3. Sebagian kecil organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat
  4. Penanganan pengaduan masyarakat belum diimplementasikan
A/B/C/D      
c Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 0.500
  1. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
  2. Sebagian besar hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
  3. Sebagian kecil hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
  4. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D      
d Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 0.500
  1. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
  2. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
  3. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
A/B/C      
e Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 0.500 Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Ya/Tidak      
A.I.7.iv Whistle Blowing System 0.300      
a Telah terdapat Whistle Blowing System 0.300 Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System Ya/Tidak      
b Whistle Blowing System telah disosialisasikan 0.300
  1. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
  2. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi
  3. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi
  4. Whistle blowing system belum disosialisasikan
A/B/C/D      
c Whistle Blowing System telah diimplementasikan 0.300 Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan Ya/Tidak      
d Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System 0.300
  1. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
  2. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
  3. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
A/B/C      
e Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 0.300
  1. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
  2. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
  3. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
  4. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
A/B/C/D      
A.I.7.v Penanganan Benturan Kepentingan 0.300      
a Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan 0.300 Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Ya/Tidak      
b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan 0.300
  1. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
  2. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi
  3. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi
  4. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan
A/B/C/D      
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan 0.300 Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya/Tidak      
d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan 0.300
  1. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
  2. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
  3. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi
A/B/C      
e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti 0.300
  1. Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
  2. Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
  3. Sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
  4. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
A/B/C/D      
A.I.7.vi Pembangunan Zona Integritas 0.500      
a Telah dilakukan pencanangan zona integritas 0.500 Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan Ya/Tidak      
b Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas 0.500 Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan Ya/Tidak      
c Telah dilakukan pembangunan zona integritas 0.500
  1. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
  2. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif
  3. Belum ada pembangunan zona integritas
A/B/C      
d Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan 0.500
  1. Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dilakukan secara berkala
  2. Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dilakukan tidak secara berkala
  3. Belum ada monitoring dan evaluasi atas zona integritas
A/B/C      
e Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM” 0.500
  1. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM
  2. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
  3. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
A/B/C      
A.I.7.vii Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.300      
a Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan 0.300
  1. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
  2. Sebagian besar rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
  3. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
  4. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
A/B/C/D      
b APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. 0.300
  1. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
  2. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
  3. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
  4. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
A/B/C/D      
c APIP didukung dengan anggaran yang memadai 0.300
  1. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran
  2. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran
  3. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran
  4. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran
A/B/C/D      
d APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko 0.300
  1. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
  2. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
  3. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
  4. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko
A/B/C/D      
A.I.8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.500      
A.I.8.i Standar Pelayanan 0.400      
a Terdapat kebijakan standar pelayanan 0.400
  1. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
  2. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
  3. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
  4. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
  5. Standar Pelayanan belum ditetapkan
A/B/C/D/E      
b Standar pelayanan telah dimaklumatkan 0.400
  1. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
  2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
  3. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
  4. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
A/B/C/D      
c Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 0.400
  1. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
  2. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
  3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
  4. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
A/B/C/D      
A.I.8.ii Budaya Pelayanan Prima 0.400      
a Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima 0.400
  1. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
  2. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
  3. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
  4. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
A/B/C/D      
b Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 0.400
  1. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional
  2. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional
  3. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik)
  4. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
A/B/C/D      
c Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan 0.400
  1. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
  2. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
  3. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan
  4. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
 A/B/C/D      
d Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 0.400
  1. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
  2. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
  3. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan
  4. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
 A/B/C/D      
e Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi 0.400
  1. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras
  2. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras
  3. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras
  4. Apabila pelayanan belum terpadu
A/B/C/D      
f Telah terdapat inovasi pelayanan 0.400
  1. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain
  2. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain
  3. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain
  4. Belum terdapat inovasi pelayanan
A/B/C/D      
A.I.8.iii Pengelolaan Pengaduan 0.600      
a Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan 0.600
  1. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
  2. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
  3. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
  4. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
  5. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
A/B/C/D/E      
b Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan 0.600
  1. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi
  2. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
  3. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
  4. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
A/B/C/D      
c Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 0.600
  1. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
  2. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
  3. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
  4. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
A/B/C/D      
d Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi 0.600
  1. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala
  2. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala
  3. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
A/B/C      
A.I.8.iv Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.700      
a Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 0.700
  1. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
  2. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun
  3. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
  4. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun
  5. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
A/B/C/D/E      
b Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 0.700
  1. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline
  2. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan
  3. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
A/B/C      
c Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat 0.700
  1. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
  2. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat
  3. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat
  4. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
A/B/C/D      
A.I.8.v Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.400      
a Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 0.400
  1. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan
  2. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan
  3. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan
  4. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan
A/B/C/D      
b Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus 0.400
  1. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
  2. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
  3. Belum dilakukan perbaikan
A/B/C      
A.II HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN 10.000      
A.II.i Sistem Merit 0.833      
- Indeks Sistem Merit 0.833 Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9/2019) yang dilakukan oleh KASN dengan Skala 0-400 Indeks(0-400)      
A.II.ii Kualitas Kebijakan 0.833      
- Indeks Kualitas Kebijakan 0.833 Penilaian menggunakan Nilai LAN dengan skala 0-100 Indeks (0-100)      
A.II.iii Kualitas Pengelolaan Aset 0.833      
- Indeks Pengelolaan Aset 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan skala 0-4 Skor (Skala 4)      
A.II.iv Aparatur Sipil Negara yang Profesional 0.833      
- Indeks Profesionalitas ASN 0.833 Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN Nomor 8/2019) dengan skala 0-100 Indeks (0-100)      
A.II.v Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 0.833      
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PANRB dengan skala 1-5 Skor(Skala 5)      
A.II.vi Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.833      
- Indeks Tata Kelola PBJ 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP dengan skala 0-100 Indeks (0-100)      
A.II.vii Kualitas Pengelolaan Anggaran 0.833      
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan skala 0-100 Indeks (0-100)      
A.II.viii Kualitas Pelayanan Publik 0.833      
- Indeks Pelayanan Publik (IPP) 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan skala 0-5 Skor (Skala 5)      
A.II.ix Kapabilitas APIP 0.833      
- Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) 0.833 Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015) yang dilakukan oleh BPKP dengan skala 0-5 Skor (Skala 5)      
A.II.x Maturitas SPIP 0.833      
- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) 0.833 Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016) yang dilakukan oleh BPKP dengan skala 0-5 Indeks(Skala 5)      
A.II.xi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 0.833      
- Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009 0.833 Penilaian merupakan hasil survei kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 dengan membagi tiga tingkatan kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI dengan skala 0-100 Indexs (1-100)      
A.II.xii Kualitas Pengelolaan Arsip 0.833      
- Kualitas Pengelolaan Arsip 0.833 Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 6/2019) yang dilakukan oleh ANRI dengan skala 0-100 Indexs (1-100)      
B HASIL 40.000      
A.III REFORM 30.000      
A.III.1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.000      
A.III.1.i Komitmen dalam Perubahan 1.500      
a Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi 1.500 1 Agen 1 Perubahan %      
b Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1.500 Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan %      
c. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform) 1.500 Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya: pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb %      
A.III.1.ii Komitmen Pimpinan 1.000      
a Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya 1.000
  1. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
  2. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
  3. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
  4. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)
  5. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan instansi
A/B/C/D/E      
b. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi 1.000 %      
A.III.1.iii Membangun Budaya Kerja 0.500      
- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 0.500
  1. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
  2. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
  3. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
  4. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
A/B/C/D      
A.III.2 DEREGULASI KEBIJAKAN 3.000      
- Peran Kebijakan 2.000      
a Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya 2.000
  1. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
  2. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
  3. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya
A/B/C      
b Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi 2.000 Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit %      
A.III.2.ii Penyelesaian Kebijakan 1.000      
- Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi K/L/Pemda 1.000 Persentase diperoleh dari jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam program legislasi K/L/Pemda dibagi dengan jumlah total kebijakan yang ada dalam program legislasi K/L/Pemda (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah %      
A.III.3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASSI 4.500      
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.500      
- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. 1.500
  1. Telah terdapat perubahan organisasi yang sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
  2. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
  3. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
  4. Belum ada usulan
A/B/C/D      
A.III.3.ii Penyederhanaan Organisasi 1.500      
- Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi 1.500 Persentase Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi diperoleh dari Jumlah Peta Proses Bisnis setelah disesuaikan dengan Penyederhanaan Organisasi dibagi dengan Jumlah Peta Proses Bisnis yang seharusnya ada dalam rangka Penyederhanaan Organisasi %      
A.III.3.iii Hasil Evaluasi Kelembagaan 1.500      
- Hasil Evaluasi Kelembagaan 1.500 Diperoleh dari hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
  1. Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100
  2. Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80
  3. Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-600
  4. Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40
  5. Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20 atau belum dilakukan evaluasi kelembagaan
A/B/C/D/E      
A.III.4 PENATAAN TATA LAKSANA 3.750      
A.III.4.i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.500      
- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan 0.500
  1. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan
  2. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
  3. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan
  4. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan
A/B/C/D      
A.III.4.ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.250      
a Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien 1.250
  1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
  2. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
  3. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
A/B/C      
b Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien 1.250
  1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
  2. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
  3. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
A/B/C      
A.III.4.iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.000      
a Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal 2.000
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama.
  5. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
A/B/C/D/E      
b Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal 2.000
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan.
  5. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
A/B/C/D/E      
c Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal 2.000
  1. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi organisasi telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
  2. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  3. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
  4. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik.
  5. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
A/B/C/D/E      
A.Iii.5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 4.500      
A.III.5.i Kinerja Individu 1.000      
a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 1.000
  1. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
  2. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
  3. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
A/B/C      
b Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan 1.000
  1. Seluruh tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah didasarkan pada pencapaian kinerja individu
  2. Sebagian tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah didasarkan pada pencapaian kinerja individu
  3. Pemberian tunjangan kinerja/penghasilan belum didasarkan pada pencapaian kinerja individu
A/B/C      
A.III.5.ii Evaluasi Jabatan 0.500      
- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang 0.500 Evaluasi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan pada jabatan pimpinan tinggi pratama ke atas yg sudah menjabat diatas 5 tahun di posisi yg sama. Persentase diperoleh dari Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas sudah menjabat lebih dari 5 tahun yang sudah dirotasi dibagi dengan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun %      
A.III.5.iii Assessment Pegawai 0.500      
- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai 0.500
  1. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
  2. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
  3. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
A/B/C      
A.III.5.iv Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.500      
- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 0.500 Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya %      
A.III.5.v Kebutuhan Pegawai 0.500      
Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru 0.500 Persentase diperoleh dari Jumlah formasi yang diusulkan dibagi dengan Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai %      
A.III.5.vi Penyetaraan Jabatan 0.500      
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan Birokrasi 0.500 Presentase Jabatan Administrasi yang dilakukan penyetaraan jabatan ke Jabatan Fungsional %      
A.III.5.vii Manajemen Talenta 1.000      
a Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan 1.000
  1. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar penempatan pada seluruh jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan
  2. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar penempatan pada sebagian besar jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan
  3. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar penempatan pada sebagian kecil jabatan kritikal dan rencanan suksesi jabatan
  4. Belum dilakukan pemetaan talenta
A/B/C/D      
b Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 1.000 Presentase pejabat Pimpinan Tinggi yang ditetapkan melalui proses manajemen talenta %      
A.Iii.6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.750      
A.III.6.i Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.000      
Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:		 1.000      
Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 0.000 Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih      
Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih 1.000 Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja %      
Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1.000 Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total %      
A.III.6.ii Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja 1.000      
- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran 1.000
  1. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran
  2. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran
  3. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja
  4. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja
 A/B/C/D      
A.III.6.iii Pemberian Reward and Punishment 1.000      
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi 1.000
  1. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment;
  2. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment;
  3. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment;
  4. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment.
 A/B/C/D      
A.III.6.iv Kerangka Logis Kinerja 0.750      
- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai 0.750
  1. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
  2. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
  3. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
  4. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.
 A/B/C/D      
A.Iii.7 PENGUATAN PENGAWASAN 3.750      
A.III.7.i Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.750      
- Persentase penyampaian LHKPN 0.750 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
  1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
  2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
  3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
  5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
  6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
 %      
A.III.7.ii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.600      
- Persentase penyampaian LHKASN 0.600 Penyampaian LHKASN diatur dalam:
  1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
  2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
  3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
  4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
 %      
A.III.7.iii Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP) 0.600      
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. 0.600
  1. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD dan Menteri/Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
  2. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD dan Menteri/Kepala Daerah
  3. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas dan pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD
  4. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas
  5. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
A/B/C/D/E      
A.III.7.iv Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.600      
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.600 %      
A.III.7.v Pembangunan Zona Integritas 0.600      
WBK dalam 1 tahun: 0.000 -      
WBBM dalam 1 tahun: 0.000 -      
- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif): 0.600
  1. Banyak unit kerja yang diusulkan dan banyak unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  2. Sedikit unit kerja yang diusulkan, namun banyak unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  3. Banyak unit kerja yang diusulkan, namun sedikit unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  4. Sedikit unit kerja yang diusulkan dan lebih sedikit lagi unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  5. Sedikit unit kerja yang diusulkan dan tidak ada unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  6. Banyak unit kerja yang diusulkan, namun tidak ada unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM
  7. Zona Integritas baru dibangun dan belum ada unit kerja yang diusulkan
  8. Belum ada pembangunan Zona Integritas
A/B/C/D/E/F/G/H      
- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI: 0.600 -      
A.III.7.vi Peran APIP 0.600      
a APIP telah menjalankan fungsi konsultatif 0.600
  1. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja dan APIP aktif melakukan replikasi atas unit kerja tersebut;
  2. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja;
  3. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll untuk memastikan kinerja unit kerja tercapai
  4. APIP memberikan masukan atau rekomendasi sebatas hasil pemeriksaan, reviu dan evaluasi
  5. APIP belum menjalankan fungsi konsultatif
A/B/C/D/E      
b APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja 0.600
  1. APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll serta memberikan masukan terkait arah kebijakan strategis unit kerja di masa yang akan mendatang;
  2. APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll
  3. APIP memberikan saran masukan sebatas rekomendasi hasil pemeriksaa, evaluasi, dan reviu
  4. APIP tidak memberikan saran dan masuka terhadap peningkatan kinerja"
A/B/C/D      
A.III.8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.750      
A.III.8.i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.500      
a Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
  1. Kesesuaian Persyaratan
  2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
  3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
  4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
  5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
  6. Kompetensi Pelaksana/Web
  7. Perilaku Pelaksana/Web
  8. Kualitas Sarana dan prasarana
  9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 2.500 %      
b Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
  1. Waktu lebih cepat
  2. Alur lebih pendek/singkat
  3. Terintegrasi dengan aplikasi
 2.500 Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar %      
A.III.8.ii Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.250      
- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab 1.250 %      
B HASIL 40.000      
B.1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 10.000      
B.1.i Opini BPK 3.000 Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP/WTP-DPP/WDP/TMP/TW/ Tidak Ada Laporan      
B.1.ii Nilai SAKIP 7.000 Diisi dengan nilai hasil evaluasi implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB SKOR(0 - 100)      
B.2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10.000      
B.2.- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.000 Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan SKALA(0-4)      
B.3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 10.000      
B.3.- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.000 Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Anti Korupsi SKALA(0-4)      
B.4 KINERJA ORGANISASI 10.000      
B.4.i Capaian Kinerja 5.000 %      
B.4.ii Kinerja Lainnya 2.000
  1. Memiliki penghargaan internasional yg terkait dengan Reformasi Birokrasi
  2. Memiliki penghargaan nasional yg terkait dengan Reformasi Birokrasi
  3. Belum memiliki penghargaan yg terkait dengan Reformasi Birokrasi
 A/B/C      
B.4.iii Survei Internal Organisasi 3.000 Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi dan Integritas Jabatan SKALA(0-5)